Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sumber-Sumber Hukum Arbitrase di Indonesia

Sumber-Sumber Hukum Arbitrase di Indonesia

Kepoingue.com - Ketentuan mengenai arbitrase dalam HIR tercantum dalam Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBg dan Secara singkat sumber Hukum dan landasan Umum Arbitrase di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan bahwa “semua peraturm yang ada rnasili langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.” Demikian pula halnya dengan HIR yang diundang pada zaman Koloneal Hindia Belanda masih tetap berlaku, karena hingga saat ini belum diadakan pengantinya yang baru sesuai dengan Peratui‘an Peralihan UUD 1945 tersebut.

b. Pasal 377 HIR dan 705 RBg

Ketentuan mengenai arbitrase dalam HIR tercantum dalam Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBg yang menyatakan bahwa : “Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbitrase maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropali”.

Sebagaimana dijelaskan di atas, peraturan pengadilan yang berlaku bagi Bangsa Eropa yang dimaksud Pasal 377 HIR dan 705 RBg ini adalah semua ketentum tentang Acara Perdata yang diatur dalam RV. Pasal diataslali yang menjadi landasan titik tolak keberadaan arbitrase dalam kehidupan dan praktek hukum. Pasal ini rnenegaskan kebolelian pihak-pihak yang bersengketa :

1) menyelesaikan sengketa melalui juru pisah atau arbitrase dan
2) arbitrase diberi wewenang dan fungsi untuk menyelesaikan dalam bentuk keputusan
3) untuk itu baik para pihak maupun arbitrator atau arbiter wajib tunduk menuruti peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa ataupun golongan eropa.


Disini sudah jelas terlihat bahwa pasal 377 HIR memberi kemungkinan dan kebolehan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang tibul di luar jalur kekuasaan pengadilan apabila mereka menghendakinya.

c. Pasal 615 s/d 651 RV
Peraturan mengenai arbitrase dalam RV tercantum dalam Buku ke Tiga Bab Pertama Pasal 615 s/d 651 RV, yang meliputi :
1) Persetujuan arbitrase dan pengangkatan para arbiter (Pasal 615 s/d 623 RV)
2) Pemeriksaan di muka arbitrase (Pasal 631 s/d 674 RV)
3) Putusan Arbitrase (Pasal 631 s/d 674 RV)
4) Upaya-upaya terhadap putusan arbitrase (Pasal 641 s/d 674 RV)
5) Berakhirnya acara arbitrase (Pasal 648-651 RV)
d. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan yang tegas memuat pengaturan lembaga arbitrase dapat kita temukan dalam memori penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “ Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan”.

e. Pasal 80 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Satu-satunya undang-undang tentang Mahkamah Agung yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 14/1985, sama sekali tidak mengatur mengenai arbitrase. Ketentuan peralihan yang termuat dalam Pasal 80 UU No. 14/1985, menentukan bahwa semua peraturan pelaksana yang telah ada mengenai Mahkamah Agung, dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung ini. Dalam hal ini kita perlu merujuk kembali

UU No. 1/1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. UU No. 1/1950 menunjuk Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang memutus dalam tingkat yang kedua atas putusan arbitrase mengenai sengketa yang melibatkan sejumlah uang lebih dari Rp. 25.000,- (Pasal 15 Jo. Pasal 108 UU No. 1/1950).

f. Pasal 22 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
Dalam hal ini Pasal 22 ayat (2) UU No. 1/1967 menyatakan: “Jikalau di antara kedua belah pihak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam,dan cara pembayaran kompensasi tersebut, maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak”. Pasal 22 ayat (3) UU No. 1/1967 : “Badan arbitrase terdiri atas tiga orang yang dipilih oleh pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal”.

g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal
Yaitu mengenai persetujuan atas “Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Asing Mengenai Penanaman Modal” atau sebagai ratifikasi atas “International Convention On the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States”. Dengan undang-undang ini dinyatakan bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan agar suatu perselisihan mengenai penanaman modal asing diputus oleh International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSD) di Washington.

h. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981
Pemerintah Indonesia telah mengesahkan “Convention On the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” disingkat New York Convention (1958), yaitu Konvensi Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 1958 di Nww York, yang diprakarsai oleh PBB.

i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
Selanjutnya dengan disahkannya Konvensi New York dengan Kepres No. 34/1958 , oleh Mahkamah Agung di keluarkan PERMA No. 1/1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, pada tanggal 1 maret 1990 yang berlaku sejak tanggal di keluarkan.

j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sebagai ketentuan yang terbaru yang mengatur lembaga arbitrase, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada tanggal 12 Agustus 1999 yang dimaksudkan untuk mengantikan peraturan mengenai lembaga arbitrase yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kemajuan perdagangan internasional. Oleh karena itu ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 s/d 651 RV, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 RBG, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian ketentuan hukum acara dari lembaga arbitrase saat ini telah mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam UU NO. 30/1999.

4. Prinsip-Prinsip Umum Arbitrase
Prinsip-prinsip umum arbitrase telah dinormakan ke dalam UU No.30/1999 antara lain meliputi :
a. Prinsip otonomi para pihak memilih :
1. Forum arbitrase,
2. Tempat arbitrase,
3. Hukum yang berlaku,
4. Arbitrator,
5. Bahasa;
b. Prinsip perjanjian arbitrase menentukan wewenang arbitrase;
c. Prinsip larangan campur tangan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain;
d. Prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat "private and confidential";
e. Prinsip "audi et alteram Partem";
f. Prinsip perwakilan (kuasa) bersifat fakultatif;
g. Prinsip kebolehan penggabungan pihak ketiga dalam proses arbitrase;
h. Prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat tertulis;
i. Prinsip limitasi waktu proses arbitrase;
j. Prinsip perdamaian bersifat fakultatif;
k. Prinsip pembuktian;

l. Prinsip putusan arbitrase dan pendapat mengikat (binding opinion) bersifat "final and binding";
m. Prinsip religiusitas putusan arbitrase;
n. Prinsip putusan arbitrase berdasarkan hukum atau berdasarkan "ex aequo et bono";
o. prinsip "dissenting opinions";
p. Prinsip biaya perkara ditanggung pihak berperkara;
q. Prinsip pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan;
r. Prinsip resiprositas dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase
s. internasional;
t. Prinsip ketertiban umum dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase
u. internasional;
v. Prinsip pembatalan putusan arbitrase dengan alasan yang bersifat limitatif.
w. Prinsip religiusitas putusan arbitrase merupakan prinsip yang khas dan bersumberdari nilai-nilai filosofis masyarakat Indonesia.

Selain yang tersebut diatas, terdapat juga prinsip cepat dan hemat biaya. Pada umumnya seluruh pemeriksaan perkara (sengketa) baik melalui litigasi maupun dengan litigasi mempunyai prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Prinsip ini sejati ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip yang dianut oleh Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman sejalan dengan prinsip yang dianut oleh lembaga arbitrase seperti yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) UU No.30/1999 dimana disebutkan bahwa seluruh kegiatan pemeriksaan atas sengketa harus dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh hari). Ada beberapa faktor yang mendukung terciptanya proses penyelesaian perkara atausengketa secara cepat dan biaya ringan dalam lembaga arbitrase, antara lain8 : 1. Kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan sendiri proses beracaranya, yang tentunya pemilihan prosedur yang singkat dan cepat sehingga jelas akan mendukung kearah penyelesaian sengketa yang cepat, efisien dan hemat biaya.

2. Pada umumnya pihak-pihak dalam arbitrase adalah subjek hukum yang memiliki itikad baik (good faith) untuk sama-sama berkeinginan menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketanya menjadi lebih ringan dan cepat karena adanya dukungan dari para pihak yang bersengketa itu sendiri. 

3. Berperkara melalui lembaga arbitrase berarti berperkara diuar pengadilan, keadaan ini secara langsung akan membawa kearah penyelesaian cepat, singkat dan tepat. Hal ini dikarenakan terpotongnya jalur birokrasi yang berbelit dan oanjang sebagaiman terjadi pada lembaga pegadilan. 

4. Keistimewaan putusan arbitrase yang final dan binding yang meniadakan upaya hukum dengan kata lain proses pemeriksaan dan penyelesaian hanya ada satu tahap tanpa adanya upaya hukum yang dapat memperlama penyelesaian sengketa.Penerapan prinsip-prinsip dasar arbitrase pada dasarnya merupakan kewajiban, sekaligus tanggung jawab, bagi semua pihak yang terkait dengan penggunaan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdagangan. 

Betapapun idealnya prinsip-prinsip dasar arbitrase, akan menjadi kehilangan makna dan hakekatnya apabila dalam prakteknya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sejalan dengan hal tersebut, perlu ditumbuh-kembangkan kultur dan etika dalam perilaku bisnis di kalangan komunitas bisnis agar senantiasa menjunjung tinggi sikap-sikap kejujuran, kepercayaan, keterbukaan, kepatutan, itikad baik dan kesukarelaan dalam aktifitas bisnis. Arbitrase hanya mungkin berkembang dengan baik apabila kultur dan etika bisnis telah berkembang dengan baik pula. Pengadilan memiliki arti yang sangat penting terhadap masa depan dan perkembangan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dagang di Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai "out of court dispute resolution",