Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Hubungan Ilmu Forensik Dengan Hukum Pidana

Hubungan Ilmu Forensik Dengan Hukum Pidana

Kepoingue.com - Forensik  biasanya  selalu  dikaitkan  dengan  tindak  pidana(tindak  melawan hukum).  Dalam  buku-buku  ilmu  forensik  pada  umumnya  ilmu  forensik  diartikan sebagai   penerapan   dan   pemanfaatan   ilmu   pengetahuan   tertentu   untuk kepentingan  penegakan  hukum  dan  keadilan.  Dalam  penyidikan  suatu  kasus kejahatan,  observasi  terhadap  bukti  fisik  dan  interpretasi  dari  hasil  analisis (pengujian)  barang  bukti  merupakan  alat  utama  dalam  penyidikan  tersebut. 

Tercatat  pertama  kali  pada  abad  ke  19  di  Perancis  Josep  Bonaventura  Orfilapada  suatu  pengadilan  dengan  percobaan keracunan  pada  hewan  dan  dengan buku    toksikologinya    dapat    meyakinkan    hakim,  sehingga menghilangkan anggapan bahwa kematian akibat keracunan disebabkan oleh mistik. Pada  pertengahan  abad  ke  19,  pertama  kali  ilmu  kimia,  mikroskopi,  dan fotografi dimanfaatkan  dalam  penyidikan  kasus  kriminal  (Eckert,  1980).  Revolusi  ini merupakan  gambaran  tanggungjawab  dari  petugas  penyidik  dalam  penegakan hukum. Alphonse Bertillon   (1853-1914) adalah seorang ilmuwan yang pertamakali secara sistematis meneliti ukuran tubuh manusia sebagai parameter dalam  personal  indentifikasi.  Sampai  awal  1900-an  metode  dari Bertillonsangat ampuh  digunakan  pada  personal  indentifikasi.  Bertillon  dikenal  sebagai  bapak identifikasi kriminal (criminal identification).

Francis Galton (1822-1911) pertama kali meneliti sidik jari dan mengembangkan metode klasifikasi dari sidik jari.  Hasil  penelitiannya  sekarang  ini  digunakan  sebagai metode  dasar  dalam personal  identifikasi.  Leone  Lattes  (1887-1954)  seorang  profesor  di  institut kedokteran  forensik  di  Universitas  Turin,  Itali.  Dalam  investigasi  dan  identifikasi bercak darah yang mengering „a dried bloodstain”, Lattes menggolongkan darah ke dalam 4 klasifikasi, yaitu A, B, AB, dan O. Dasar klasifikasi ini masih kita kenal dan dimanfaatkan secara luas sampai sekarang. Dalam   perkembangan   selanjutnya   semakin   banyak   bidang   ilmu   yang dilibatkan  atau  dimanfaatkan  dalam  penyidikan  suatu  kasus  kriminal  untuk kepentingan  hukum  dan  keadilan.  Ilmu  pengetahuan  tersebut  sering  dikenal dengan  Ilmu  Forensik.  

Saferstein  dalam  bukunya  “Criminalistics  an  Introduction to  Forensic  Science”  berpendapat  bahwa  ilmu  forensik  ”forensic  science“secara umum adalah „the application of science to law”. Ilmu Forensik dikatagorikan ke dalam ilmu pengetahuan alam dan dibangun berdasarkan  metode  ilmu alam.  Dalam  padangan  ilmu  alam  sesuatu  sesuatu dianggap  ilmiah  hanya  dan  hanya  jika  didasarkan  pada  fakta  atau  pengalaman (empirisme)pengalaman  ini  ada  dalam  bingkai  kebenaran  ilmiah  yang  disebut dengan  Frame  of  experience,  kebenaran  ilmiah  harus  dapat  dibuktikan  oleh setiap  orang(verifikasi)melalui  indranya  (positivesme),  analisis  dan  hasilnya mampu  dituangkan  secara  masuk  akal,  baik  deduktif  maupun  induktif  dalam struktur  bahasa  tertentu  yang  mempunyai  makna  (logika)  dan  hasilnya  dapat dikomunikasikan kemasyarakat   luas   dengan   tidak   mudah   atau   tanpa tergoyahkan (kritik ilmu).

Saat ini  dalam  penyidikan  suatu  tindak  kriminal  merupakan  suatu keharusan menerapkan  pembuktian  dan  pemeriksaan  bukti  fisik  secara  ilmiah. Sehingga diharapkan  tujuan  dari  hukum  acara  pidana,  yang  menjadi  landasan proses peradilan pidana, dapat tercapai yaitu mencari kebenaran materiil. Tujuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01.PW.07.03 tahun 1983 yaitu: untuk mencari dan mendapatkan  atau  setidak-tidaknya   mendekati kebanaran  materiil,  ialah  kebenaran  yang  selengkap-lengkapnya  dari  sesuatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta  pemeriksaan  dan  putusan  dari  pengadilan  guna  menemukan apakah  terbukti  bahwa  suatu  tindak  pidana  telah  dilakukan  dan  apakah  orang yang  didakwa  itu  dapat  dipersalahkan.  Adanya  pembuktian  ilmiah  diharapkan polisi,  jaksa,  dan  hakim  tidaklah  mengandalkan  pengakuan  dari  tersangka  atau saksi  hidup  dalam  penyidikan  dan  menyelesaikan  suatu  perkara. 

Karena  saksi hidup   dapat   berbohong   atau   disuruh   berbohong,   maka   dengan   hanya berdasarkan  keterangan  saksi  dimaksud,  tidak  dapat  dijamin  tercapainya  tujuan penegakan kebenaran  dalam  proses  perkara  pidana  dimaksud.  Dalam  pembuktian dan  pemeriksaan  secara  ilmiah,  kita  mengenal  istilah  ilmu  forensik  dan  kriminologi. Secara umum ilmu forensik dapat diartikan sebagaiaplikasi atau pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.atau yang disebut dengan Pro Yustia.Dalam  konteks  KUHAP  dokter  melakukan  tugas  sehari –hari,  suatu  waktu dapat  diminta  bantuannya  oleh  penegak  hukum, maka  sangatlah  baik  bila  dokter mengetahui   tentang   tata   laksana   penyidikan   perkara   pidana,   mulai   dari   saat penyidikan  sampai  hakim  memutuskan  perkara.  Tatalaksana  tersebut  dilakukan dalam  beberpa  tahapan,  yaitu  : 

Tahap  I  adalah  Penyelidikan,  Tahap  II  adalah Penyidikan dan pemberkasan serta  Tahap III adalah penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum, Hingga pemeriksaan di sidang Pengadilan.Tugas  untuk  menanggulangi  dan  menangani  suatu  tindak  pidana  oleh  kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau  KUHAP diberikan kepada Polisi Negara Republik Indonesia, dalam hal ini dikenal dengan 3 istilah yang berbeda fungsi dan kewenangannya, yaitu : Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu.

Pendekatan dalam ForensikSebagaimana  yang  disebutkan  di  atas Dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman No.M.01.PW.07.03 tahun 1983 yaitu: Untuk   mencari   dan   mendapatkan   atau   setidak-tidaknya   mendekati   kebanaran materiil,  ialah  kebenaran  yang  selengkap-lengkapnya  dari  sutau  perkara  pidana dengan menerapkan  ketentuan  hukum  acara  pidana  secara  jujur  dan  tepat dengan tujuan  untuk  mencari  siapakah  pelaku  yang  dapat  didakwakan  melakukan  suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa  suatu  tindak  pidana  telah  dilakukan  dan  apakah  orang  yang  didakwa itu dapat dipersalahkan Forensik kaitannya dengan Hukum Materil (KUHP)

Bagi  setiap  orang  yg  dengan  sengaja  menghilangkan  atau  menyembunyikan  bukti-bukti  yg  dilakukan  pelaku  tindak  pidana  yg  menjadi  sulit  aparat  penegak  hukum 11| P a g euntuk membuktikan melalui ilmu forensik, maka dapat disangkakan melanggar pasal 221 dan 222 KUHP, dengan ancaman pidana penjara 9 bulan