Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Saat Mahfud MD Buka Kisah masa lalu SBY dan Dinasti Cikeas

Saat Mahfud MD Buka Kisah  masa lalu SBY dan Dinasti Cikeas

Kepoingue.com - Cerita KLB Partai Demokrat semakin menarik banyak perhatian, lebih-lebih pengamat politik dan masyarakat. Pasalnya, saat ini publik sangat antusias melihat Partai Demokrat semakin dipereteli. Terlebih pemerintah melaui Prof Mahfud MD sudah mengambil sikap terhadap KLB di Deli Serdang. 

Saat Jhoni Allen Marbun dan Eks anggota Partai Demokrat versi AHY dipecat dari keanggotaan partai, akhirnya melakukan Kongres Luar Biasa (KLB). Dengan meminang Moeldoko sebagai sosok Ketua Umum dan penganti AHY. 

Jhoni Allen Marbun beserta Eks anggota demokrat yang dipecat AHY, secara terang-terangan membuka satu persatu kebobrokan dinasti Cikeas yang bermain dalam kekuasan demokrat. Pasalnya, AHY yang merupakan mantan prajurit langsung dijadikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemegang kendali tertinggi partai. 

Yang menariknya dan menjadi bahan pembahasan penting terkait status sah tidaknya KLB ini adalah soal AD ART Partai Demokrat. Dalam keyakinan AHY, SBY, Cikeas, dan massa pro SBY, mereka meyakini bahwa KLB hanya bisa dilakukan dengan persetujuan atau tanda tangan ketua majelis tertinggi, yaitu SBY sendiri. Tanpa tanda tangan SBY, maka KLB akan dinyatakan tidak sah oleh partai dan hukum. Namun, jangal apabila tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Hal ini tentunya sesuai dengan AD ART tahun 2020 yang katanya sudah didaftarkan di Kemenkumham tahun lalu. 

Namun, dari pihak Jhoni Alen membantah AD ART tersebut. Dan menganggapnya ilegal karena AD ART 2020 dibahas di luar kongres resmi dan secara otomatis tidak melibatkan para pendiri, DPD dan semua perwakilan DPC. Selain itu, AD ART tersebut dinilai berlawanan dengan undang-undang politik di Indonesia. Sehingga mereka mengadakan KLB dengan mengacu pada AD ART 2005.

Dalam salah satu segmen wawancara di salah satu media televisi, Mahfud MD, menyebutkan bahwa saat ini AD ART yang masih sah berlaku adalah AD ART tahun 2005, sesuai dengan apa yang terdaftar.

Pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud MD ini jelas membawa angin segar bagi kubu Moeldoko. Setidaknya sampai hari ini KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Itu masih bisa dibilang legal atau sah secara hukum, karena sesuai dengan AD ART 2005.

Prof Mahfud sebagai Menko Polhukam juga sudah menjelaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah atau Polri untuk menghalangi hak berkumpul bagi masyarakat Indonesia. Walaupun saat ini tengah diterapkan protokol kesehatan, asal ada koordinasinya dengan Satgas Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Tapi menghalangi atau membubarkan diskusi dan musyawarah yang diselenggarakan di tempat tertutup, bukan fasilitas negara atau objek vital, jelas tidak melanggar apa-apa.

Namun Prof Mahfud MD menegaskan bahwa kasus ini adalah masalah hukum dan masalah internal partai. Yang harus diuji dan dinilai terlebih dulu, untuk menentukan sah tidaknya KLB Demokrat beberapa waktu lalun. Ini bukan perkara politik, bukan juga soal adu kuat atau adu narasi di media massa, namun lebih menitik beratkan kepada kepastian hukum dan juga Undang-Undang.

Dari keseluruhan reaksi kedua kubu, nampaknya Moeldoko akan dengan mudah memenangkan pertarungan dan mendapatkan tempat strategis di tubuh Demokrat. Mengingat lawannya yaitu AHY, SBY, Cikeas hanya sibuk bermain narasi terdzolimi, sambil mengaet simpati masyarakat dan membawa nama Tuhan dalam konpers politik.

Akan tetapi, tidak memungkinkan bahwa terjadi dualisme penggurusan Demokrat dikemudian hari. Tentunya sudah banyak partai yang mencontohkan hal tersebut, dan bekerja dalam satu gedung partai yang sama. Namun, publik mengaitkan Kudeta dan KLB ditubuh partai berlambangkan mercy tersebut, imbas dari karma Gusdur.