Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Proyek DP 0 Persen Tersandung Korupsi, Emang KPK Berani?

Proyek DP 0 Persen Tersandung Korupsi, Emang KPK Berani?

Kepoingue.com - Pengerjaan proyek rumah DP 0 Persen baru-baru ini, tercium aroma korupsi. Proyek ini merupakan proyek ambisius Anies Baswedan pada pencalonan Gubernur DKI Jakarta, namun tetap saja belum ada sedikitpun progres walau sudah beberapa tahun berjalan. 

Dalam realisasi program rumah DP Rp 0 yang masih jadi sedikit pun, Dirut PT Pembangunan Sarana, Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YC) ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yoory diduga melakukan tindak pidana korupsi, dalam pembelian tanah tahun anggaran 2019, untuk pembangunan Rumah DP Rp 0. Tanah yang menjadi bakal pembangunan tersebut berlokasi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur seluas 41.921 m2 persegi. 

Terciumnya indikasi korupsi yang melibatkan YC dan Program DP 0 persen membuat nama Anies Baswedan dipertanyakan. Sebab program tersebut secara langsung diinisiasi oleh Anis Baswedan-Sandiaga Uno, untuk mengalahkan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Sebelumnya, Ahok telah mewanti-wanti bahwa Program DP 0 Persen hanya sekedar tipuan belaka, dan hanya janji manis Anies Baswedan dalam memenangkan Pilkada DKI Jakarta. 

Selain YC, KPK  telah menetapkan tersangka tiga pihak lainnya, yakni Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA) serta PT. AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah. Indikasi kerugian negara dari kasus korupsi Program DP 0 Persen adalah senilai Rp 100 miliar rupiah, hal ini yang disebabkan ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000 dalam pembelian tanah tersebut, tentunya akan berdampak pada pengeluaran negara yang membengkak.

Seluruh tersangka melanggar peraturan perundang-undangan dan dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Pasca penetapan tersangka, KPK bergerak melakukan penggeledahan di tiga lokasi yang berbeda, yakni Kantor PT AP (Adonara Propertindo) di Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Gedung Sarana Jaya, Jakarta Pusat dan rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Sayangnya, KPK tidak mengeledah kantor Gubernur DKI dan juga memberikan pernyataan apakah Anies Baswedan ikut terlibat. 

Menurut beberapa sumber menjelaskan bahwa program tersebut hanya terrealisasi 0,2 persen semenjak peletakan batu pertama atau diresmikan oleh pemerintah setempat. Indikasi lain mengatakan bahwa, ada beberapa orang yang bermain bukan hanya sekedar empat orang yang telah menjadi tersangka tersebut, Pertanyaannya apakah KPK berani?

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan dari penggeledahan tersebut, tim KPK menemukan sejumlah barang bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara tersebut. “Selanjutnya bukti-bukti tersebut akan dilakukan validasi dan verifikasi untuk segera di lakukan penyitaan untuk menjadi bagian dalam berkas perkara penyidikan dimaksud,” 


Penulis: Ilham Hak