Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mahfud MD Tanggapi KLB Demokrat

Mahfud MD Tangapi KLB Demokrat

Kepoingue.com - Acara KLB Partai Demokrat menjadi perhatian khusus dari berbagai pengamat. Namun, dalam acara tersebut secara sah telah mengangkat KSP Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat (PD). Tidak ketingalan Menko Polhukam Prof Mahfud MD menangapi hasil KLB.

Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara. Ia menegaskan, tak bisa berbuat apa-apa karena KLB Partai Demokrat itu tak melanggar hukum, menjadi urusan internal partai.

"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang," tulis Mahfud MD pada akun twitter Sabtu (6/3/2021).

Ia menyatakan, peristiwa itu sama saat kisruh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pemerintah kala itu dipimpin oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, yang menjadi pemimpin Indonesia.  

Setidaknya ada lima poin, yang menjadi sorotan dalam respon Menko Polhukam Mahfud MD seperti yang kami kutip dari akun twitter pribadinya: Pertama, Bg (read, bagi)  Pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai.

Kedua, Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong kerena secara hukum hal itu masalah internal PKB. Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol.

Ketiga, Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama degan yangg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003).

Keempat, Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkum-HAM. Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol. Keputusan Pemerintah bisa digugat ke Pengadilan. Jadi pengadilanlah pemutusnya. Dus, skrng tdk/blm ada mslh hukum di PD.

Kelima, Jadi sejak era Bu Mega, Pak SBY s-d Pak Jokowi ini Pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yg dianggap sempalan kerena menghormati independensi parpol. Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dsb

Selain itu, Prof Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak mengintervensi hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun, Menko Polhukam menegaskan bahwa Pengadilanlah yang berhak memutuskan siapa-siapa yang benar ataupun yang salah.