Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Demokrat versi KLB Tuding AHY Ubah Mukadimah, Ancam Lapor Polisi

Demokrat versi KLB Tuding AHY Ubah Mukadimah, Ancam Lapor Polisi

Kepoingue.com - Kubu Demokrat versi KLB Deli Serdang kembali memanas, kali ini kelompok Jhoni Allen Marbun menuding pihak AHY dan Demokrat merubah mukadimah AD/ART Partai 2001 dan akan mengambil tindakan serta melaporkan ke Kepolisian. 

"AHY harus bertanggung jawab, kerena melakukan perencanaan terstruktur, masif, dan tertulis, merampas hak-hak demokrasi, merampas hak-hak kedaulatan dari kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke dan ini akan kita laporkan sebagai pemalsuan, khususnya pembukaan atau mukadimah AD/ART tidak sesuai dengan mukadimah awalnya pendirian Partai Demokrat," kata Jhoni Allen Marbun di Jalan Terusan Lembang D54, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).

Jhoni Allen merupakan orang yang ditetapkan sebagai Sekjen versi KLB Demokrat Deli Sedang, Sumatera Utara, menyebutkan bahwa diubahnya mukadimah AD/ART Partai Demokrat merupakan pelanggaran mendasar. Oleh sebab itu, gerbong Moeldoko hendak melaporkan hal ini ke polisi.

"Yang paling sangat fundamental yang juga akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh pengacara kita adalah mengubah mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari akta pendirian tahun 2001 oleh para pendiri yang notariskan," lanjut Jhoni Allen.

Menurut Abndi Arief, menilai salah alamat jika AHY hendak dilaporkan kubu Moeldoko ke Kepolisian Republik Indonesia. Andi Arief justru menilai Jhoni Allen tidak mumpuni dalam memahami perihal partai dan pengadilan tata usaha negara, yang berkompeten dalam mengadili kisruh partai. 

"Harusnya mereka melaporkan SK Menkumham. Tapi masa sanggahnya 3 bulan sudah lewat. Karena yang mengesahkan AD/ART ke dalam lembaran negara adalah Menkumham. Tanyakan sama Jhoni Allen mengerti nggak, tata usaha negara dan sistem kepartaian. Saya betul-betul lucu membaca beritanya," ujarnya.

"Saya kasihan Jhoni Allen dan kawan-kawan sampai saat ini dan seterusnya tidak bisa mendaftarkan pengurus dan AD/ART hasil kudeta ke Kemenkumham. Mereka tidak bisa mendaftar karena salah memahami organisasi," imbuh Andi Arief. 

Maka dengan demikian, Andi Arief menegaskan bahwa hanya mengabiskan waktu dalam mengkudeta partai demokrat. Apalagi, yang disahkan sebagai ketua umum adalah AHY sah dan terdaftar di kemenkumham. 

Namun, Kemenkumham meminta kepada seluruh anggota partai demokrat baik pihak AHY maupun pihak Moeldoko, agar tidak melebar kemana-mana dan tidak membawa-bawa pemerintah dalam kisruh ini.