Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

SKB 3 Menteri, Sekolah Tidak Boleh Memaksakan Atribut Agama Tertentu

 

skb 3 menteri
SKB 3 Menteri

Kepoingue.comKementerian Pendidikan danKebudayaan (Kemendikbud), besama dua kementerian seperti Kemendagri dan Kemenag kembali mengeluarkan peraturan bersama. Sebagai penginisiasi, Kemendikbud tentunya sudah paham betul bahwa SKB 3 Menteri ini merupakan tindak lanjut daribeberapa kasus yang terjadi.

Jika menelisik jauh kebelakang dengan fakta dan kasus yang sama, setidaknya kasus pemaksaan terhadap salah satu identitas keyakinan sudah banyak terjadi. Maka kita akan dibawa ketahun 2016-2018 yang terjadi di berbagai Provinsi seperti Riau, Jawa Timur, sama. Tentunya, kasus pemaksaan terhadap sebuah identitas merupakan pelanggaran dan Yogyakarta jika ditotalkan pada tiga Provinsi tersebut ada 7 kasus yang
Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam sejarah panjang dunia pendidikan Indonesia, selalu dan tetap keyakinan mayoritas menjadi patokan suasana sekolah maupun sistem pembelajaran. Walaupun, Kemendikbud merupakan sentralistik segala urusan kependidikan di Indonesia, akhirnya tetap mengalami keteteran dalam manajemen organisasi dibawahnya seperti lembaga pendidikan dan agama, sebenarnya kasus intoleransi dari dunia pendidikan jauh dari lebih dari juga para pengajar serta siswa. Selain kasus pemaksaan terhadap identitas hal itu dan lebih besar dari yang berkembang.

Dalam pasal 12 ayat 1 huruf a hingga g, menjelaskan berbagai macam hak-hak pelajar dalam menciptakan lingkungan pembelajaran sesuai yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional salah satunya seperti yang dijelaskan pasal 12 ayat dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dari fakta yang ada, 1 huruf a berbunyi: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang seperti yang kami temui setidaknya ada lebih ratusan sekolah tidak mengamalkan ayat tersebut dan tidak mengindahkannya.

Pengamalan Undang-Undang 20 Tahun 2003 dalam lembaga pendidikan sendiri terbilang sangat patut dipertanyakan. Selain terkendala infrastruktur kelembagaan, lembaga pendidikan rata-rata pendidikan yang dimiliki swasta. Sedangkan sifat keterbukaan dan demokrasi memiliki cara pandang sendiri dalam mengelola lembaganya, terlebih lembaga keberagaman keyakinan beragama. dalam mengambil keputusan tentunya agak sulit ditemukan terlebih jika tentang keyakinan beragama.

Sayangnya, semenjak era Indonesia baru merdeka hingga Indonesia 75 tahun tetap saja, kasus-kasus intoleransi masih terjadi. Hal tersebut, merupakan dampak dari pemaksaan keyakinan sertakebhinekaan seperti yang diharapkan oleh UUD 1945. mayoritas dalam sebuah lembaga dan tidak menempatkan nilai-nilai demokrasi Dengan adanya, SKB 3 Menteri yang baru dikeluarkan akhir-akhir ini merupakan pembenahan yang terlalu lambat apalagi kasus-kasus intoleransi sudah banyak terjadi.

Namun, setidaknya mengapresiasi SKB 3 Menteri. Tetapi, perlunya ada tambahan point seperti pembenahan dunia pendidikan sudah sangat tampak, saya sendiri sangat terhadap lembaga pendidikan yang tidak menjalani peraturan tersebut. membebaskan siswa untuk belajar sesuai dengan keyakinannya serta memberikan sanksi

Dalam hal lain, menurut pandangan saya kasus intoleransi didalam dunia pendidikan selama ini terkesan dibiarkan dan dianggap sebagai hal biasa, serta jarang sekali ada penindakan hukum seperti yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003. Jika menggunakan UU tersebut, setidaknya ada dua sanksi pertama penahanan dan juga sanksi administrasi. Tetapi, tetap saja UU merupakan batasan belaka jika tidak ada sosialisasi maupun proses auditing pada lembaga pendidikan yang ada di Indonesia.

Seharusnya, pembenahan sistem pendidikan di Indonesia bukan sekadar penyesuaian atribut saja. Namun juga perlu pembenahan dalam nilai demokrasi dan juga mengantisipasi ideologi mendatangkan ideologi transnasional seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslim, transnasional. Mengingat, dengan keterbukaan kita dalam beberapa hal akan Wahabi, dan ideologi radikal lainnya.

Singkatnya, SKB 3 Menteri ini mengupayakan pembenahan sistem pendidikan dari hal yang paling sederhana dan hal ini merupakan kewajiban negara dalam membentengi diri dari bibit paham-paham yang radikal melalui dunia pendidikan. Dengan demikian, sepatutnya kita sebagai warga negara mendukung pembenahan tersebut, terlebih SKB 3 Menteri mulai berbenah. ini berupaya melindungi Hak Asasi Manusia dan menjadi bukti sistem pendidikan sedang berbenah keranah lebih baik dari sebelumnya.

Penulis: Aan Sugita