Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pandemi Covid-19 Ujian Pendidikan Kita

Pandemi Ujian Pendidikan Kita

Kepoingue.com - Hampir satu tahun Pandemi Covid-19 menjadi perhatian yang sangat serius setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Tenaga kesehatan, vaksin, penanganan, dan rumah sakit merupakan prioritas utama dalam aspek pemulihan jangka pendek dan jangka panjang, dalam target pemerintah untuk menyudahi musibah ini. Berbagai instansi negara ikut terkena dampak akibat Covid-19 sehingga terpaksa menarik rem darurat, tidak terkecuali instansi pendidikan yang mengalami ujian terberat. 

Covid-19, memaksa banyak orang menyandarkan pelbagai kebutuhan menggunakan teknologi digital, meski harus mengorbankan berbagai aspek interaksi sosial. Demikian juga dengan lembaga pendidikan, dari pelosok desa hingga keperkotaan yang mengharuskan melakukan kegiatan pembelajaran dalam jaringan atau disingkat daring (online). Beberapa lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi sudah melakukannya sebelum Covid-19 merebak. Yakni, dilakukan secara bertahap atau yang lebih dikenal dengan E-learning.  

Ketergantungan terhadap teknologi menjadi meningkat, terlebih aplikasi video konferensi zoom, google meet, dan beberapa aplikasi lainnya. Hal itu dikonfirmasi melalui data App-Analytics Apptopia pada Kamis, 26 Maret 2020. Aplikasi Zoom diunduh sebanyak 26,9 juta kali. Skype menyusul dengan 6,2 juta dan Houseparty mencapai angka 5,1 juta kali unduh. Hanya saja, pengguna teknologi yang meningkat, tidak didukungan dengan ketersedian sarana dan prasana yang memadai. Kelemahan fasilitas dan koneksi internet, hanya dapat digunakan oleh orang-orang tertentu di geografis tertentu. 

Bagi mahasiswa yang tinggal didaerah, Covid-19 merupakan pukulan telak yang memaksa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Apalagi pemaksaan ini menimbulkan berbagai masalah baru muncul silih berganti. Misalnya, pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) karena keterbatasan ekonomi. Walaupun bantuan pemerintah seperti kuota internet disalurkan hingga kepelosok daerah dan lembaga pendidikan, namun tidak memberikan dampak yang signifikan untuk berjalannya proses belajar mengajar secara efektif. Penyaluran bantuan dari pemerintah bukan terbilang mubazir, akan tetapi termasuk menyia-nyiakan anggaran oleh kerana tidak dipersiapakannya sarana pemerataan pemancar jaringan kuat internet ke seluruh pelosok daerah. 

Tentunya, permasalahan sarana dan prasarana ini penting demi memudahkan pembelajaran secara daring. Menurut data yang dikutip dari kompas.com pada Kamis, (23/7/2020), dengan judul artikel Curhat Siswa di Jateng Soal Belajar Daring, Mulai Sulit Sinya Hingga Tak Ada Kuota, bahwa pembelajaran secara daring di daerah tertingal dan daerah 3T—Tertinggal, Terluar, dan Terdepan—seperti di daerah Selatan, Barat, dan Timur Indonesia, belum terserap secara sempurna dan masih membutuhkan banyak pembenahan. Kendati sebagai warga negara tentunya bantuan tersebut patut disyukuri, pemerintah telah hadir menyentuh hingga akar penduduk Indonesia.  

Selain itu, secara georgrafis pandemi covid-19 menjadi beban berat bagi masyarakat. Dibutuhkan kerja ekstra sebagai upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak. Terpuruknya ekonomi akibat pandemi membuat deretan masalah yang ditimbulkan. Tragedi ini Sebagai contoh, di tempat saya tinggal, setidaknya membutuhkan 20 ribu perhari untuk sekadar mendapatkan wifi yang mengunakan voucer sebagai penganti data. Sedangkan pemancar internet yang lebih kuat dan stabil, berada di kecamatan dengan jarak 14 Kilometer mengunakan kedaraan motor. Berbeda bagi pelajar dan mahasiswa yang tinggal di wilayah kota. Mereka lebih banyak akses mendapatkan jaringan dan bantuan kuota internet yang lebih memadai.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah pusat, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud), masih menimbang untung rugi dan keselamatan pelajar jika dalam proses belajar mengajar secara tatap muka. Sebelumnya, terdapat berbagai wilayah yang masuk dalam zona hijau atau wilayah masih aman dari penyebaran virus Covid-19. Namun, aturan ketat dari pemerintah belum memungkinkan untuk itu. Pengkotak-kotakan wilayah itu juga menjadi ketakutan tersendiri bagi orang tua untuk mengizinkan anak-anaknya ke sekolah. Belum lagi, lembaga pendidikan di wilayah yang tertinggal, hampir tidak mengerti standar operasional (SOP) penanganan Covid-19. 

Dalam praktiknya, teramat sulit bagi lembaga pendidikan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Selain resiko yang ditimbulkan dan mengancam keselamatan pelajar dan guru, juga beresiko menjadi klaster baru. Penataan ulang sistem komunikasi antar lembaga pendidikan sangat diperlukan, agar upaya Kemendikbud tidak sia-sia. Jika diperlukan, Kemendikbud patut mewanti-wanti terhadap lembaga pendidikan yang tidak mengikuti aturan-aturan yang telah digariskan pemerintah pusat. 

Dengan demikian, ketidakpastian wabah Covid-19 yang kian menjalar menghantui masyarakat dunia, pilihan terbaik adalah tetap membatasi pergerakan orang, menghindari kumpul-kumpul, dan mentaati protokol kesehatan. Semua harus memastikan peraturan berjalan dengan sebagaimana sudah ditetapkan. Oleh karena itu, belajar seperti biasanya merupakan kemajuan istimewa, tetapi tidak bisa menyampingkan kesehatan. Terkecuali vaksin yang digadang-gadang akan segera didistribusikan, mampu menyelesaikan dan mengakhiri pandemi ini.  

Dari pandemi Covid-19 ini, kita banyak belajar bagaimana mengelola sebuah sistem dan pendidikan serta merasakan bagaimana pandemi mampu menghentikan segala sesuatu, termasuk pendidikan. Kita harus tetap berupaya untuk bangkit dari keterpurukan, termasuk lembaga pendidikan yang harus memastikan bagaimana ujian pandemi ini menjadi pelajaran berharga untuk lembaga pendidikan kita pasca Covid-19 ke depan.

Penulis: Mas Aka