Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pertangungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan


Makalah Pertangungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia
Pendahuluan
Proses penguna’an hutan dan lahan oleh korporasi di indonesia dalam hal ini belum bisa di percayakan sepenuhnya kepda korporasi, akibat dari pemamfa’atan hutan dan lahan secara besar-besaran mengakibatkan indonesia hampir kehilangan -+1,8 Juta hektar dari tahun 2014 hingga 2016.
 Akibat kegiatan deforestasi (Pemamfatan dan Peluasan) lahan oleh korporasi yang sangat cepat menimbulkan kejahatan terhadap lingkungan hidup, salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) Kebakaran hutan yang di maksud adalah membuka lahan baru ataupun lahan tidur dengan cara membakar dan melampaui baku mutu lingkungan hidup yang di sebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

Akibatnya dengan terjadinya kebakarabn hutan dan lahan menyebabkan kualitas udara tidak sehat,popula satwa terancam dan juga menimbulkan kerugian baik formil maupun materil bagi masyarakat di sekitarnya. Menurut data dari badan nasional penangulangan bencana (BNPB) pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) pada tahun 2015-2016 80persen kawasan sumatera tertutup oleh asap dan merugikan 22,2 juta penduduk di kawasan pulau sumatera.
 Data kementrian kesehatan (KEMENKES) pada tangal 4 september 2015 saja terjadi 12.633 kasus penyakit yang di akibatkan oleh asap dan polusi udara yang di akibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) diantaranya: ISPA 10.133 kasus iritasi kulit 1.085 kasus,iritasi mata 689 kasus, asma 415 kasus

Tindak Pidana Dalam Undang – Undang Lingkungan Hidup
Menurut Munadjat Danu saputro mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda, kondisi termasuk di dalamnya manusiadan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruangan dimana manusia berada dan memengpengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahtera’an manusia dan jasad renik lainnya, Adapun Emil Salim menyatakan bahwa secara umum lingkungan hiduop di artikan sebagai segala benda , kondisi,keadaan dabn pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempenggaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.
 
Dalam pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelol’an lingkungan hidup (UUPPLH) ; Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruangan dengan semua  benda, daya,keada’an dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempenggaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahtera’an manusia serta mahluk hidup lainnya.

Munadjat Danusaputro membedakan hukum lingkungan dalam dua bentuk yakni hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik. Hukum lingkungan modern diartikan sebagai aturan hukum yang mentetapkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma guna mengatur manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestarianya agar dapat terjaga  secara langsung dan terus menerus di gunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Adapun hukum lingkungan klasik adalah aturan hukum yang menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin pengunaan dan ekploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil  semaksimal mungkin, dan dalam jangak waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 di atur larangan-larangn yang tidak boleh dilakukan oleh orang perorangan , maupun  korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Larangan tersebut di atur dalam pasal 69 dari hurup (a) hinga hurup (j) di antaranya :H. Melakukan pembuka’an lahan dengan cara membakar; , Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas , diancam pidana sebagaimana di atur dalam pasal –pasal ; Pasal 108  “ setiap orang melakukan pembakaran lahan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 69 ayat1 huru (h) di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 taun dan paling laqma 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar” Pasal 69 ayat 1 hurup h, “setiap orang dilarang melakukan pembuka’an lahan dengan cara membakar”

Subjek Hukum Dan Pertangungjawaban Pidana Korporasi
Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) hanya terfokus pada subjek hukum orang perseorangan, sedangkan dalam subjek hukum pidana khusus selain orang perseorangan juga korporasi menjadi subjek hukum yang dapat dipidanakan (di hukum) jika detil dari asas maka tindak pidana korporasi masuk  kedalam  asas lex spesiallis derogat legi geneli atau hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum, Yang artinya kedua-duanya memiliki potensi yamg sama sebagai pembuat delik.

Menurut Yan Pramadya Puspa bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum, Korporasi atau perseroan yang di maksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia (persoanal) ialah sebagai pengemban atau pemilik hak dan kewajiban, memiliki hak menggugat ataup di gugat di muka pengadilan.contoh badan hukum itu yaitu; PT atau perseroan terbatas, CV, Yayasan,Koperasi bahkan negara juga merupakan badan hukum. 

Menurut Utrecht/ Moh Saleh Djindang menyatakan bahwa korpoerasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sesuatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Sejarah dpat dipidanaknya sebuah korporasi di sebutkan terjadi sejak awal abad ke 19 di belanda yang telah menganut tiga sistem pertangungjawaban korporasi dari segi pidana yaitu, Membedakan tugas mengurus (zorgplight) kepda pengurus. Mengakui korporasi sebagai pembuat,akan tetapi pengurus yang bertangun jawab. Korporasi dapat menjadi pembuat-pelaku dan bertanggung jawab.

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana tertuang dalam undang-undang nomor 5 DRT tahun 1955 tentang pidana ekonomi yang dimana di dalam undang-undang tersebut sudah jelas dikatakan korporasi dapat dipidana , selanjutnya dapat di lihat dalam RUU KUHP draf 2012 pasal 47 yang menentukan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana, Dalam pasal 48 ditentukan bahwa tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedududkan fungsional dalam struktur organisasi korporasi  yang bertindak untuk kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan lian, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri ataupun bersama-sama.

Model  Pertangungjawaban Korporasi Dalam Undang – Undang Pidana
Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kedudukan korporasi pembuat dan sipat pertangungjawabannya korporasi sebagai berikut; Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertangung jawab segala tindak pidana yang dilakaukan Korporasi sebagai pembuat d an  penguruslah yamh bertangung jawab, Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertangung jawab.


Daftar Pustaka
Mulyadi dan Dwidja Priyatno, Pertangungjawaban pidana korporasi. Jakarta,Prenada media 2012 hlm 23.Dr. Ruslan Renggong, S.H,MH; Hukum pidana khusus, memahami delik-delik di luar KUHP. Jakarta, 2016 hlm 34 – 55 Reza Fadhli,Tesis  Pertangungjawaban pidana korporasi dalam tindak npidana kebakaran hutan dan lahan (dspace.uii.ac.id) diaksess pada tangal 4desember 2019