Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kebijakan perlindungan dan perkembangan Hukum kekayaan intelektual di Indonesia

Tonggak sejarah pengaturan di bidang hak kekayaan intelektual diawali
dengan diadakannya Konferensi Diplomatik tahun 1883 di Paris yang
menghasilkan perjanjian internasional mengenai Perlindungan Hukum Milik
Perindustrian atau disebut Paris Convention for The Protection on Industrial Property-Paris Convention

Perlindungan terhadap hukum kekayaan intelektual di Indonesia

Tiga tahun kemudian di Bern dihasilkan juga perjanjian internasional di bidang Perlindungan Hak Cipta yaitu International
Convention for The Protection of Literary and Artistic Work (Bern Convention).
Revisi terakhir terhadap kedua konvensi tersebut dilakukan tahun 1967 untuk
Konvensi Paris dan tahun 1971 untuk Konvensi Bern. Perlindungan terhadap

karya cipta diperluas terhadap karya-karya tampilan pada suatu phonogram,
produser phonogram dan hasil siaran, seperti yang diatur dalam International
Convention for The Protection of Performers, Producers of Phonogram and
Broadcasting Organizations (Rome Convention 1961), Treaty on Intellectual
Property in Respect of Integrated Circuit (Washington Treaty 1989) memberikan
perlindungan atas tampilan Desain Tata Letak Sirkit Terpadu (DTLST)

Melalui konferensi internasional tahun 1967 di Stockholm dibentuk World Intellectual Property Organization (WIPO). Pada tahun 1970 WIPO menjadi Badan Khusus(Specialized Agencies) PBB

Perlindungan hukum terhadap Haki mengalami perkembangan yang sangat
pesat dalam tatanan internasional dan bahkan menjadi salah satu isu pada era
globalisasi dan liberalisasi sekarang ini

Khususnya sejak menjadi salah satu
agenda di dalam perundingan Putaran Uruguay atau Uruguay Round yang
berlangsung dari tahun 1986 sampai 1994. Perundingan yang melahirkan World
Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia dan juga disepakatinya perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Hak kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs Agreement) yang telah diratifikasi oleh 150 lebih negara didunia

Perjanjian ini mengukuhkan penegakan hukum (law enforcement) yang
lebih ketat dan memperluas ruang lingkup perlindungan Haki dari perjanjian
internasional sebelumnya yang diprakarsai oleh World Intellectual Property
Organization (WIPO), seperti Bern Convention, Paris Convention, Rome
Convention dan Washington Treaty

Banyaknya Negara yang menjadi peserta
perjanjian TRIPs menunjukkan, kepedulian masyarakat internasional terhadap
perlindungan Haki , Hal ini membawa dampak terhadap upaya peningkatan
perlindungan Haki di tingkat lokal /nasional termasuk Indonesia.

Pada dasawarsaterakhir ini Indonesia telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional dibidang HKI dan melakukan revisi dan juga mengeluarkan peraturan baru dibidang perlindungan HAKI

Di Indonesia sistem hukum Haki tersebutsudah muncul sejak Pemerintah
Kolonial Hindia Belanda yaitu dengan dikeluarkannya peraturan HKI yang
meliputi Auteurswet 1912 Stb.1912 No.600 bagi perlindungan Hak Cipta, Reglement Industriele Eigendom Kolonien Stb.1912 No.545 jo. Stb.1913 No.214 mengenai pelindungan hak merek, dan Octrooweit 1910 S.No.33 yis S.11-33, S.22-54 mengenai perlindungan hak Paten. Seperti diketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda menerapkan potlitik pemisahan pemberlakuan (politik segregasi) hukum maka ketentuan hukum tersebut hanya berlaku untuk orang golongan Eropa di Indonesia dan masyarakat pribumi berlaku ketentuan hukum

Adat yang tidak mengenal konsep kepemilikan tidak terwujud. Setelah
kemerdekaan Hukum Belanda diadopsi pemerintah Indonesia karena Pasal II
Peraturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan : “Bahwa Badan Negara dan
Peraturan yang masih ada terus berlaku, selama belum diadakan yang baru
menurut UUD ini”. Setelah itu praturan hukum HKI terus berlaku sama sekarang.
Pada tahun 1986 sejak muncul issu HKI dalam perundingan GATT dalam
Putaran Uruguay pemerintah Indonesia telah membentuk Tim Keppres 34 yang
bertugas menyiapkan rancangan undang undang HKI.

Rancangan undang undang tersebut menyesuaikan issue HKI yang berkembang dalam Putaran Uruguay dan mengimplementasikan TRIPs Agreement. Beberapa undang-undang telah di hasilkan yaitu Undang Undang RI nomor 30 tentang Rahasia Dagang, Undang Undang Nomor 31 tentang Disain Industri, Undang Undang nomor 32 tahun tentang Disain Tata Letak Sirkit Terpadu, Undang Undang nomor 33 tahun 2000 Varietas Tanaman,

Undang Undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten (merupakan perubahan dari UU no 6 th. 1989, UU no 13 tahun 1997) Undang Undang nomor 15 tahun 2001 merek (pengganti UU no. 19 tahun 1992 dan UU no. 14 tahun 2001) dan Undang Undang nomor 19 tahun 2002 tentang
Cipta.(pengganti UU no. 7 tahun 1987 dan UU no. 12 tahun 1997)

Melalui Undang Undang No 7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Agreement
Establishment The World Trade Organization, maka pemerintah Indonesia
mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan TRIPs Agreement ke dalam perundang undangan nasionalnya.

Beberapa kali revisi yang dilakukan terhadap perundang-undangan HKI diatas merupakan upaya untuk menyesuaikan terhadap ketentuan perlindungan HKI yang ada di dalam TRIPs Agreement

Secara substansi ketentuan perundangan-undangan HKI tersebut,secara garis besar mengandung prinsip-prinsip tersebut dibawah ini

a) Prinsip kepemilikan HKI sebagai hak eksklusif artinya sistem hukum
kekayaan intelektual memberikan hak yang berifat khusus kepada orang yang
terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak
tersebut,pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat

menggunakan atau berbuat tanpa ijin. Kepemilikan HKI dalam bentuk hak
paten, hak cipta, hak merek, hak disain industri, hak atas sirkit terpadu, hak
varitas tanaman dan hak rahasia dagang

b) Prinsip perlindungan terhadap karya intelektual diberikan oleh negara
berdasarkan pendaftaran artinya perlindungan hukum terhadap karya
intlektual mensyaratkan adanya kewajiban melakukan pendaftaran.

Tanpa melakukan pendaftaran penghasil karya intelektual tidak dapat menuntut
pihak lain yang menggunakan karya intlektualnya (kewajiban mendaftarkan
tidak berlaku pemeang hak cipta dan pemegang hak rahasia dagang)

c) Prinsip pendaftaran bersifat teritorial, artinya perlindungan hukum hanya
diberikan di wilayah teritorial dimana karya intelektual di daftarkan

d) Prinsip pemisahan benda secara fisik dengan karya intelektual yang
terkandung di dalam benda tersebut, artinya dalam sistem hukum kekayaan
intelektual pengusaan benda secara fisik tidak secara otomatis memiliki hak
eksklusif atas benda tersebut karena kepemilikan karya intelektual yang
melekat pada benda tersebut masih milik penciptanya.

Prinsip ini berbeda dengan prinsip hukum atas benda berwujud (tangible) penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktkan yang sah atas benda tersebut

Kebijakan pengaturan perlindungan HKI ini menunjukkan bahwa politik
hukum pembentukan beberapa undang-undang tersebut hanya semata-mata
berdasarkan implementasi TRIPs Agreement atau dengan kata lain sekedar
memenuhi kebutuhan tatanan globalisasi, bukan berdasarkan kebutuhan internal
bangsa Indonesia sendiri dan hal ini terlihat dari beberapa konsideran beberapa undang-undang diatas

Penyusunan perundang-undangn HKI Indonesia dan politik hukum
perlindungan HKI hanya sekedar bersandar implementasi konvensi-konvensi

internasional di bidang Haki saja bukanmendasarka ide dasar, nilai-nilai,
norma yang bersumber dari masyarkat Indonesia sendiri, sebab masyarakat
Indonesia sudah terbiasa dengan nilai-nilai yang bercorak komunal dan
religius/spiritual berbeda dengan filosofi HKI yang bersumber konvensi –konvensi internasional yang individualis dan kapitalis

Apa yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan dalam sistem hukum HKI sama dengan mentransfer sistem hukum HKI yang berasal dari masyarakat Barat ke dalam sistem hukum Indonesia, padahal menurut Robert Seidman dengan teorinya “the Law of the non transferability of law” artinya hukum tidak dapat ditransfer begitu saja dari suatu

masyarakat ke masyarakat lainnya. Mungkin saja perangkat hukum asing itu
efektif di masyarakatnya sendiri, karena antara perangkat hukum asing itu dengan
kebutuhan masyarakatnya sudah selaras, antara hukum dengan pemikiran warga
masyarakatnya serasi, namun belum tentu cocok untuk diterapkan pada masyarakat lain, yang berbeda perangkat sosialnya, berbeda nilai-nilai sosial yang dianutnya, berbeda stratifikasi sosialnya, berbeda taraf pemikiran warga masyarakatnya. Dalam konteks pemikiran Seidman sistem hukum Haki

berdasarkan ketentuan TRIPs Agreement yang berasal dari ide dasar sistem
hukum dan tradisi masyarakat Eropa dan Amerika yang mempunyai perangkat
sosial, ekonomi, politik dan nilai-nilai dan stratafikasi sosial (individualis dan
kapitalis) dengan kondisi begitu tidak bisa ditransfer ke dalam sistem hukum Indonesia yang mempunyai basis kultural yang berbeda (spiritual dan komunal).
Dapat dikatakan juga bahwa penyusunan perundang-undangan HKI di Indonesia merupakan tindakan transplantasi Hukum Asing ke dalam sistem hukum nasional. Sebagaimana transplantasi organ tubuh manusia, jika cocok

dengan tubuh penerima, maka tranplantsi akan berdampak menyembuhkan.
Sebaliknya jika organ yang ditraplantasikan tidak cocok bagi tubuh penerima akan
berakibat fatal. Demikian pula halnya dalam tranplantsi hukum Haki dalam sistem

hukum nasional Indonesia. Jika hukum asing tersebut cocok dengan sistem hukum
yang berlaku di Indonesia, maka akan membawa manfaat bagi bangsa Indonesia.
Sebaliknya jika tidak cocok, maka transplantsi akan sangat merusak sistem hukum

Indonesia secara keseluruhan.
Bahkan kemungkinan transplantasi tersebut akan membawa faktor
kriminalisasi perilaku masyarakat yang sebelumnya merupakan perilaku yang
biasa menjadi perilaku yang melanggar hukum (tindak pidana), seperti perilaku
masyarakat yang membuat produk berdasarkan disain yang sudah ada
sebelumnya

Gambaran tentang kasus tindak pidana HKI semakin meningkat sejak pemberlakukan sistem hukum HKI di Indonesia menjadi bukti. Disamping integrasi masyarakat Indonesia terhadap sistem hukum HKI dapat dilihat prosentasi minat masyarakat untuk memperoleh HKI masih sangat kecil menunjukkan bahwa sistem hukum Haki yang individualistik dan monopolistik tidak berakar pada sistem sosial (rooted ofsocial life) masyarakat Indonesia yang komunal dan spiritual