Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Hukum hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum nasional Indonesia

Hukum kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi 
kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, 
karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia

Sistem Haki dalam hukum nasional
Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia Sistem HKI merupakan hak privat (private rights). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak

Hak eklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI 
(inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai

penghargaan atas hasil karya (kreativitas) nya dan agar orang lain terangsang 
untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HAKI 
tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar

Disamping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. 


Dengan dukungan 
dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau lmengembangkannya lebih lanjut 
untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.
Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipengaruhi oleh pemikiran 
John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak 
milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak 
manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud 
tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang 
tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia

SEJARAH HAKI DI INDONESIA

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HAKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840.

Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada 
tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek 
tahun 1885, Undang-undang Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 
1912.

Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-
Indies telah menjadi angota Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 
sampai dengan 1936,

Dan anggota Berne Convention for the Protection of 
Literaty and Artistic Workssejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang 
yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan

di bidang HAKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa 
Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan 
dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan 
peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan 
UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek tetap berlaku, namun tidak 
demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan 
pemerintah Indonesia.

Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang 
Paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman no. J.S 5/41/4, yang mengatur 
tentang pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri

dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G 1/2/17 yang mengatur tentang 
pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Pada tanggal 11 Oktober 
1961 Pemerintah RI mengundangkan UU No.21 tahun 1961 tentang Merek 
Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti UU Merek Kolonial 
Belanda. UU No 21 Tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961. 
Penetapan UU Merek ini untuk melindungi masyarakat dari barang-barang 
tiruan/bajakan.

10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Paris Convention 
for the Protection of Industrial Property(Stockholm Revision 1967) 
berdasarkan keputusan Presiden No. 24 tahun 1979.

Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 28 ayat 1.

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah
mengesahkan UU No.6 tahun
1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan 
Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta tahun 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan,

penyebarluasan hasil kebudayaan di 
bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan 
kecerdasan kehidupan bangsa. Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era 
moderen sistem HKI di tanah air.

Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI 
membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui keputusan No.34/1986 
(Tim ini dikenal dengan tim Keppres 34) Tugas utama Tim Keppres adalah 
mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan 
peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di 
kalangan intansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat 
luas

19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No.7 Tahun 1987 
sebagai perubahan atas UU No. 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Tahun 
1988 berdasarkan Keputusan Presiden RI No.32 ditetapkan pembentukan 
Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJHCPM) untuk mengambil 
alih fungsi dan tugas Direktorat paten dan Hak Cipta yang merupakan salah 
satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-
Undangan, Departemen Kehakiman.
 Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui 
RUU tentang Paten yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989 
oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai 
berlaku tanggal 1 Agustus 1991.28 Agustus 1992 Pemerintah RI 
mengesahkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku 1 
April 1993. UU ini menggantikan UU Merek tahun 1961. Pada tanggal 15 
April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of 
the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang 
mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights(Persetujuan TRIPS)

Tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-
undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, 
UU Paten 1989 dan UU Merek 1992 

Akhir tahun 2000, disahkan tiga UU baru dibidang HKI yaitu : (1) UU No. 30 
tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain 
Industri, dan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Untuk menyelaraskan dengan Persetujuan TRIPS (Agreement on Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights) pemerintah Indonesia 
mengesahkan UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No 15 tahun 2001 
tentang Merek, Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait

Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak 
Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak 
di undangkannya. Pada tahun 2000 pula disahkan UU No 29 Tahun 
2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan mulai berlaku efektif sejak 
tahun 2004